Carim Candra Dinata, yang menjabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) DPW Perisai Pembela Aspirasi Masyarakat (PERPAM) Banten, menyatakan penolakan tegas terhadap sikap arogan dan pemilihan diksi tidak etis yang terjadi dalam forum resmi pemerintahan Kabupaten Lebak. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan daerah yang baru berjalan satu tahun satu bulan.
“Kami di PERPAM sangat prihatin dengan peristiwa yang tidak mendidik ini. Seorang pemimpin wajib menjadi teladan dalam etika berkomunikasi. Menyinggung ranah pribadi atau masa lalu rekan kerja di depan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan hanya tidak etis, melainkan berpotensi merusak marwah institusi pimpinan daerah,” tegas Carim dalam keterangannya di Pandeglang.
Ia menekankan bahwa ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati akan berdampak langsung pada kinerja birokrasi. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berisiko terjebak dalam dualisme instruksi, yang pada akhirnya akan menghambat penyerapan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan di daerah.
“Rakyat Lebak tidak membutuhkan perdebatan siapa yang lebih berkuasa atau berhak memanggil siapa. Mereka membutuhkan infrastruktur jalan yang layak, pelayanan kesehatan yang optimal, dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Jika pimpinan tingkat atas sudah terpecah, bagaimana birokrasi bawahannya bisa fokus bekerja?” tambahnya.
Sebagai Korwil DPW PERPAM Banten, Carim menegaskan bahwa harmoni antara Bupati dan Wakil Bupati adalah kunci utama untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif. Jika komunikasi tersumbat, rakyat akan menjadi korban karena pelayanan publik pasti akan terganggu.
“Pernyataan Wakil Bupati mengenai sulitnya koordinasi dan jarangnya kehadiran Bupati di kantor adalah sinyal bahaya bagi tata kelola pemerintahan. Kami mendesak kedua pimpinan untuk segera melakukan musyawarah secara profesional. Jangan biarkan ego pribadi mengalahkan kepentingan rakyat Lebak,” jelasnya tegas.
Carim juga mengingatkan agar seluruh pimpinan daerah di Banten menjunjung tinggi etika kepemimpinan dan menjaga marwah jabatan yang mereka emban. Kejadian ini harus menjadi pelajaran agar komunikasi politik dan birokrasi dilakukan dengan cara yang bermartabat.
Sebagai wadah yang mewakili aspirasi masyarakat, DPW PERPAM Banten mendesak kedua pimpinan daerah tersebut untuk segera melakukan rekonsiliasi dan menekan ego pribadi demi kepentingan masyarakat luas.
“Masa jabatan yang baru dimulai ini tidak boleh terbuang percuma. Banyak janji kampanye yang harus dituntaskan. Kami tegaskan bahwa mereka dipilih sebagai satu paket mandat rakyat. Jika konflik ini tidak segera diselesaikan, elemen masyarakat sipil tidak akan ragu untuk melakukan evaluasi kritis terhadap kinerja pemerintah daerah,” tutup Carim.
