Melalui MUNAS PERTAMA, ARUN Tegaskan Peran Sebagai Pengawal Demokrasi

Lenterabantennews | Jakarta – Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) pertama pada tanggal  8 Juni 2024 bertempat di hotel Grand Mercure,  Bandar Lampung.

Melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) tegaskan perannya sebagai pengawal demokrasi di Tanah Air, dengan mengusung tema besar “Revitalisasi Gerakan Advokasi ARUN dalam Mengawal Demokrasi Indonesia dalam Mencapai Masyarakat Adil, Makmur menuju Indonesia Emas”

Ada 3 agenda penting dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) sebagai fondasi serta bentuk nyata untuk mengawal demokrasi guna mencapai masyarakat adil makmur, menuju Indonesia emas yaitu:
1. Syukuran atas terpilihnya bapak Prabowo dan mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia
2. Evaluasi peran Arun dalam mengawal demokrasi di Indonesia
3. Merumuskan langkah yang strategis untuk kedepannya

Dr. Bob Hasan, S.H., M.H. selaku ketua umum Arun menegaskan musyawarah Nasional (MUNAS) merupakan titik fokus Arun kedepannya, merefleksi pencapaian Arun dalam melakukan advokasi terhadap masyarakat serta melakukan pemetaan langkah langkah strategis  dimasa mendatang.

“Melalui MUNAS ini Kami berharap kepada seluruh anggota kader Arun baik dari tinggal dewan pimpinan pusat sampai ke tingkat ranting konsisten dalam upaya advokasi terhadap masyarakat sebagai mana visi dan misi dari Arun itu sendiri, serta melihat pencapaian Arun hingga saat ini yang harapannya masih akan ada banyak lagi kegiatan yang progresif dan efektif untuk menjawab tantangan di masa mendatang, yaitu demokrasi yang berkeadilan dan masyarakat yang sejahtera” ungkap bang Bob Hasan

Peserta dalam kegiatan musyawarah Nasional ini selain dari tingkat dewan pimpinan pusat (DPP), dewan pimpinan wilayah(DPW), juga hadir dewan pimpinan Daerah (DPD), sampai tingkat ranting yang tersebar di 30 provinsi, akan turut hadir pula mitra kerja arun yang nanti nya akan duduk bersama guna berbagi gagasan, evaluasi, dan penyusunan strategi untuk masa depan organisasi.

Selain itu, Bungas T Fernando Duling selaku Sekretaris Jenderal (SEKJEND) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (Arun) pada musyawarah nasional pertama ini merupakan panggilan terhadap pimpinan Arun baik dari tingkat wilayah dan turut dihadiri anggota-anggota arun lampung sampai ke tingkat ranting dalam acara pembukaan MUNAS ARUN  Lampung.

“Dengan di hadiri para pimpinan Arun dari tingkat pusat sampai ke tingkat ranting harapannya memperbanyak pemikiran terbaik dan energi kolaboratif, Kongres ARUN menjadi momentum krusial dalam membangun pondasi yang lebih kokoh bagi demokrasi Indonesia yang berkembang. Melalui dialog, diskusi, dan aksi konkret yang dihasilkan dari Munas ini, ARUN dan para pemangku kepentingan lainnya dapat bersama-sama mengarahkan langkah-langkah menuju visi bersama: Indonesia yang demokratis, adil, makmur, dan berdaya saing global,” kata Bungas T. Fernando Duling.

Disamping pemaparan ketua umum dan juga sekjend Arun turut hadir pula Johnny Situwanda, S.H., M.H. selaku ketua panitia Munas Arun menyampaikan pelaksanaan Munas ini selain memilih pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) untuk periode lima tahun kedepan Juga upaya konkret menyatukan barisan dan kekuatan sebagai langkah konsolidasi nasional ke depan dari ARUN. Serta menjadikan ARUN sebagai contoh bagi organisasi masyarakat lain untuk melakukan konsolidasi yang baik dalam membela masyarakat, menyusun program-program kerja dan rekomendasi-rekomendasi advokasi rakyat untuk Nusantara, juga mengimplementasikan program kerja kepada masyarakat lima tahun ke depan.

Johnny Situwanda, S.H., M.H. juga menegaskan bahwa Munas pertama ARUN ini menjadi wadah untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh gerakan advokasi, serta untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru dalam memperluas jangkauan dan dampak gerakan ini.  Karena dalam konteks kondisi yang selalu dinamis, ARUN menyadari perlunya mengkaji ulang strategi dan taktik advokasi yang digunakan dalam mengawal demokrasi Indonesia.

“Harapannya, pada Munas pertama ARUN di Bandar Lampung ini nanti tidak hanya menjadi ajang untuk berbagi pengalaman, namun mampu menciptakan sinergi baru dan menjalin kemitraan yang kuat dalam memperjuangkan perubahan positif bagi masyarakat Indonesia,” kata Johnny Situwanda, S.H., M.H.

Dedikasi ARUN Membela Kepentingan Masyarakat
ARUN merupakan organisasi non-pemerintah yang didedikasikan untuk advokasi dan
pembelaan terhadap kepentingan  masyarakat Nusantara.  Berdiri sejak 2016, mengusung  komitmen menjadi suara yang kuat bagi rakyat Indonesia, terutama pada masyarakat yang rentan dan kurang terwakili, agar mampu memperjuangkan hak-hak dasar mereka, serta membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Sebagai organisasi kemasyarakatan, saat ini ARUN memiliki cabang Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sampai organisasi sayap ranting yang tersebar hampir di 30 provinsi di Indonesia. Berdasarkan Lembaga Penelitian Jayabaya, ARUN menempati posisi ketiga sebagai relawan politik dengan exposure rate sebesar 20,6 persen dan sentimen positif sebesar 69 persen pada Desember 2023.  Sedangkan di media sosial,  kurang lebih 1.849 pengguna atau 11,3 persen dari total data membahas ARUN.

ARUN berperan aktif dalam berbagai isu advokasi dan memegang peran kunci di antaranya advokasi Hak Asasi Manusia (HAM)  terhadap individu dan kelompok rentan, pengorganisasian komunitas dan jaringan, partisipasi dalam pembuatan kebijakan, serta pendidikan dan kesadaran publik.

Dalam dunia perpolitikan Tanah Air, ARUN  telah menggelar berbagai kegiatan advokasi, termasuk penyelenggaraan kampanye edukasi politik, pembentukan kebijakan pro-rakyat, serta pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan.

Melalui pendekatan partisipatif dan inklusif, ARUN berupaya memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan, meningkatkan kesadaran akan hak-hak mereka, serta mengembangkan kapasitas mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam berbagai forum dan mekanisme pengambilan keputusan.(neni-red).