Jakarta,-
\nWakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menghadiri silaturahmi dan buka bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago di Parle Senayan Park, Jl Gerbang Pemuda No.3, Gelora Senayan, Jakarta, Minggu (15\/3\/2026).<\/p>\n
\u201cIni adalah forum kebangsaan yang di dalamnya adalah mantan pimpinan DPR. Ada yang di eksekutif, ada yang legislatif, dan di tempat lain ada,\u201d jelas Dimyati.<\/p>\n
\u201cForum ini sangat penting karena beda jaman, beda rezim,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Dimyati menjelaskan, mereka yang memimpin menentukan kebijakan. Forum ini untuk menyaring masukan untuk kepentingan bangsa.<\/p>\n
\u201cMembantu pemerintah sekarang Bapak Presiden Prabowo Subianto supaya Indonesia menjadi maju tidak korupsi dan Indonesia menjadi masyarakat sejahtera,\u201d tambah Dimyati.<\/p>\n
Forum ini juga menurutnya memberi masukan dan diskusi dengan Menkopolkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Dihadiri oleh mantan pimpinan DPR dan MPR yang kini ada yang menjadi wakil menteri, gubernur, wakil gubernur, dan lainnya.<\/p>\n
\u201cSaya, Wakil Gubernur Banten termasuk dari kamar eksekutif,\u201d kata Dimyati.<\/p>\n
Sebagai informasi, Forum Kebangsaan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 1999\u20132024 resmi dibentuk sebagai ruang silaturahmi strategis bagi pimpinan MPR dan DPR lintas generasi merespons tantangan nasional yang semakin kompleks. Forum tersebut dirancang sebagai wadah komunikasi kebangsaan yang menghimpun pengalaman, perspektif, serta pemikiran para tokoh yang pernah duduk di kursi parlemen.<\/p>\n
Forum Kebangsaan Pimpinan MPR-DPR 1999\u20132024 menghimpun para tokoh yang pernah memimpin dua lembaga tinggi negara tersebut sejak era reformasi. Tujuannya, untuk menghimpun pandangan strategis untuk memperkuat arah kebijakan nasional sekaligus memberikan kontribusi pemikiran kepada para penyelenggara negara.<\/p>\n
Sejak tahun 1999, MPR dan DPR memainkan peran penting dalam transformasi demokrasi Indonesia, mulai dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penguatan sistem presidensial, hingga berbagai reformasi kelembagaan negara. Diyakini para alumnus pimpinan lembaga ini memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi berbagai krisis nasional, mulai dari krisis ekonomi pasca reformasi, konflik politik, hingga dinamika konsolidasi demokrasi.<\/p>\n
(Adv kominfo)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"