Serang,. Pernyataan Wakil Walikota Serang, Nur Agis Aulia, yang menyebut wartawan atau LSM harus membawa “3 kartu” saat meliput, telah menimbulkan kegaduhan luas. Dalam video yang viral, Agis menyatakan bahwa wartawan harus memiliki kartu dari Dewan Pers, kartu media, dan kartu organisasi profesi, agar dapat menjalankan tugas jurnalistiknya di lapangan.<\/p>\n
Namun, klarifikasi dari Dewan Pers dan aturan yang berlaku menyatakan bahwa ucapan tersebut adalah tidak benar alias hoaks!<\/p>\n
Fakta Aturan Peliputan dan Legalitas Wartawan<\/p>\n
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak ada satu pun pasal yang mewajibkan wartawan memiliki \u201ctiga kartu\u201d untuk melakukan peliputan atau investigasi.<\/p>\n
Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyatakan:<\/p>\n
\u201cSetiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000.\u201d<\/p>\n
Sementara itu, Dewan Pers menyatakan bahwa identitas wartawan cukup dibuktikan dengan kartu pers dari media tempat ia bekerja, dan bukan harus dari tiga lembaga atau organisasi yang berbeda.<\/p>\n
“3 Kartu” Bukan Aturan Dewan Pers!<\/p>\n
Tidak ada peraturan resmi dari Dewan Pers yang menyebutkan bahwa wartawan harus memiliki tiga kartu. Bahkan, jurnalis independen atau freelance yang tidak tergabung dalam organisasi apapun pun tetap dilindungi oleh Undang-Undang Pers selama ia menjalankan tugas jurnalistik dengan itikad baik, berdasarkan fakta, dan bertanggung jawab.<\/p>\n
Jadi, pernyataan Wakil Walikota Serang bukan hanya menyesatkan, tapi juga berpotensi melanggar hukum karena dapat dianggap menghalangi kerja jurnalistik dan mendelegitimasi kebebasan pers yang dilindungi konstitusi.<\/p>\n
Sanksi Hukum Atas Pernyataan Menyesatkan Terkait Pers<\/p>\n
Ucapan pejabat publik yang bersifat menyesatkan dan mengarah pada pembatasan kerja pers bisa dijerat dengan beberapa ketentuan hukum:<\/p>\n
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers \u2013 Pasal 18 ayat (1):
\nAncaman pidana bagi siapa saja yang menghambat kerja jurnalistik.<\/p>\n
Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana:
\nMenyebarkan berita bohong yang dapat menyebabkan keonaran, diancam pidana penjara hingga 10 tahun.<\/p>\n
Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik jika ucapan tersebut merugikan profesi wartawan secara luas.<\/p>\n
\ud83d\udee1\ufe0f Wartawan Tidak Harus Punya Tiga Kartu!<\/p>\n
Sebagai klarifikasi penting kepada publik dan pejabat:<\/p>\n
Wartawan cukup memiliki:
\nSurat tugas atau kartu identitas dari media tempatnya bekerja<\/p>\n
Menjalankan fungsi jurnalistik sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ)<\/p>\n
Tidak wajib memiliki:
\nKartu dari Dewan Pers (karena Dewan Pers tidak menerbitkan kartu pribadi untuk wartawan)<\/p>\n
Kartu dari organisasi profesi seperti PWI, AJI, IJTI, dan lain-lain (keanggotaan bersifat sukarela)<\/p>\n
\ud83d\udde3\ufe0f Seruan untuk Wakil Walikota Serang Minta Maaf dan Klarifikasi<\/p>\n
Ucapan Wakil Walikota Serang yang telah beredar luas tersebut sudah seharusnya diklarifikasi secara terbuka, karena berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pers, serta menghambat tugas jurnalis dan LSM sebagai bagian dari kontrol sosial di daerah.<\/p>\n
Jika Wakil Walikota Serang tidak memberikan klarifikasi atau permintaan maaf, maka Aliansi Serang Utara bersama komunitas pers dapat menempuh jalur hukum atau Dewan Pers untuk menuntut pertanggungjawaban etik maupun pidana.<\/p>\n
Red: Rochim<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"