KOTA SERANG \u2013<\/p>\n
Maraknya penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector alias \u201cmata elang\u201d di jalan masih jadi keresahan warga. Banyak debitur panik dan menyerahkan motor\/mobil begitu didatangi DC, padahal secara hukum ada rambu jelas yang melindungi.<\/p>\n
Ketua Umum PBH TAJUSA Serang-Banten Dr.c Cecep Azhar. SHI, SH, MH, MM menilai praktik matel liar berpotensi melanggar hukum. Untuk itu PBH TAJUSA membagikan \u201cKartu Sakti Debitur\u201d yang berisi hak-hak warga saat didatangi DC. Teks ini bisa disimpan di HP dan ditunjukkan saat ada penarikan paksa.<\/p>\n
\u201cKunci utamanya: debitur nggak wajib serahkan unit di jalan kalau nggak ada putusan pengadilan. Banyak warga yang nggak tahu, makanya matel jadi berani,\u201d ujar Cecep, Selasa 16\/6\/2026.<\/p>\n
*Dasar Hukumnya Kuat: Putusan MK No 18\/2019*
\nMahkamah Konstitusi lewat Putusan No 18\/PUU-XVII\/2019 menegaskan, eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sepihak oleh kreditur\/DC. Penarikan paksa wajib lewat putusan pengadilan\/penetapan eksekusi. Kecuali debitur setuju dan menyerahkan secara sukarela.<\/p>\n
Artinya, kalau DC\/Matel ngambil motor di jalan tanpa persetujuan = masuk kategori pemerasan dengan kekerasan pasal 482<\/p>\n
“Kartu Sakti Debitur” yang Wajib Disimpan
\nBerikut teks yang bisa ditunjukkan warga ke DC\/Matel:<\/p>\n
1. Minta 4 Dokumen Wajib Dulu
\nSebelum serahkan unit, minta: Surat Tugas resmi dari leasing + stempel, ID Card DC bersertifikat OJK, Sertifikat Jaminan Fidusia, dan Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri. Kalau nggak ada, warga berhak menolak.<\/p>\n
2. Yang Dilarang Dilakukan DC
\nMengambil paksa di jalan, masuk rumah tanpa izin, mengancam, membentak, mengaku polisi\/jaksa, atau menyebar data pribadi. Semua itu bisa dipidana: Pasal 479, 477, 257 (1), 482, 448, 492 KUHP & pasal 65 ayat 2 UU PDP.<\/p>\n
3. Langkah Debitur
\nAjukan restrukturisasi ke leasing. Rekam video saat interaksi. Laporkan ke OJK 157\/WhatsApp 081157 dan Polres setempat jika ada intimidasi.<\/p>\n
Imbauan PBH TAJUSA
\nTAJUSA AZHARI mengimbau leasing taat aturan OJK POJK No 35\/2018: DC wajib bersertifikat dan tidak main hakim sendiri. Warga juga diminta berani menolak penarikan paksa dan melapor.<\/p>\n
\u201cPendidikan hukum warga itu penting. Kalau semua tahu haknya, matel liar otomatis ciut. Pendidikan itu hak, bukan komoditas yang bisa dipaksa,\u201d pungkas Cecep.<\/p>\n
PBH TAJUSA juga membuka posko pengaduan bagi warga Serang yang merasa dirugikan matel selama proses penagihan.***(H.M.M)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"